PERIKANAN: Pendekatan Aquatic and Marine Preneurship di Provinsi Sumatera Utara

MAKALAH SOSIOLOGI PERIKANAN

Pendekatan Aquatic and Marine Preneurship di Provinsi Sumatera Utara

Disusun Oleh:

KELOMPOK II A:

ADINDA KINASIH J 230110140108

JANUAR AWALIN HARVAN 230110140123

ANNISA PUTRI SEPTIANI 230110140132

HYUNANDA 230110140134

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam kami sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Pemurah , karena berkat kemurahan-Nya makalah ini dapat kami menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Dalam makalah ini kami membahas “Pendekatan Aquatic and Marine Preneurship di Provinsi Sumatera Utara”. Makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sosiologi Perikanan.

Harapan kami semoga makalah ini dapat membantu maupun menambah pengetahuan serta pengalaman bagi para pembaca, sehingga dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga ke depannya lebih baik lagi. Makalah ini kami akui masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengalaman yang kami miliki. Oleh karena itu, saya harapkan bagi para pembaca untuk memberikan masukan-masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan ilmu pengetahuan demi sempurnanya makalah ini.

Jatinangor, 10 Maret 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..................................................................................... i

DAFTAR ISI..................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. .. 1

1.1 Latar Belakang................................................................................. 1

1.2 Tujuan.............................................................................................. 2

BAB II KAJIAN PUSTAKA.......................................................................... 3

2.1 Pengertian Sosiologi......................................................................... 3

2.2 Perkembangan Tokoh Sosiologi....................................................... 3

2.3 Teori Sosiologi Ekonomi.................................................................. 6

BAB III ANALISIS.......................................................................................... 7

3.1 Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara...................................... .. 7

3.2 Letak Geografis Provinsi Sumatera Utara..................................... .. 8

3.3 Kondisi Sosial Ekonomi Provinsi Sumatera Utara........................ .. 8

3.4 Kondisi Perairan dan Ekonomi Perairan Beberapa Kabupaten di Sumatera Utara 10

3.4.1 Kondisi Perairan dan Ekonomi Perairan Kabupaten Nias...... 10

3.4.2 Kondisi Perairan dan Ekonomi Perairan Kabupaten Tapanuli Tengah 10

3.4.3 Kondisi Perairan dan Ekonomi Perairan Kabupaten Serdang Bedagai 11

3.5 Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara............ .. 12

3.6 Permasalahan yang Terjadi di Daerah Pesisir Sumatera Utara...... .. 14

3.7 Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sumatera Utara 17

3.8 Kondisi Umum.............................................................................. .. 18

3.9 Iklim.............................................................................................. .. 19

3.10 Kondisi Masyarakat....................................................................... .. 19

BAB III PENUTUP....................................................................................... .. 20

3.1 Kesimpulan.................................................................................... .. 20

3.2 Saran.............................................................................................. .. 20

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................... .. iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang mempunyai wilayah perairan laut dan perairan darat yang sangat luas dibandingkan negara Asean lainnya. Sumber daya alam ini salah satunya menghasilkan ikan dan hasil perikanan lainnya. Oleh karenanya, akhir-akhir ini pemerintah sangat mengintensifkan usaha penangkapan dan budi daya ikan dalam upaya mendapatkan pemasukan devisa yang lebih besar. Namun, usaha tersebut akan menjadi tidak berguna jika tidak dibarengi dengan peningkatan pengetahuan tentang penanganan ikan setelah penangkapan dan pemanenan (Junianto, 2003). Sebagai Negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada, Indonesia mempunyai keanekaragaman sumber daya hayati perairan yang sangat tinggi. Salah satu diantaranya adalah sumber daya ikan laut dengan potensi produksi lestari mencapai 6,4 juta ton per tahun. Potensi sumber daya ini telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat dan telah berperan penting sebagai sumber mata pencaharian, sumber protein hewani, bahan baku industri, dan sarana penyedia lapangan kerja. Bahkan sejak terbentuknya Depertemen Kelautan dan Perikanan, sumber daya ini diharapkan menjadi prime mover perekonomian Indonesia (Johanes Widodo dan Suadi, 2006).

Perikanan adalah suatu kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam perikanan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan manusia dengan mengoptimalisasikan dan memelihara produktivitas sumber daya perikanan dan kelestarian lingkungan.

Dalam kegiatan usaha perikanan, terlibat tiga unsur utama yaitu komoditas perikanan, lingkungan dan manusia sebagai pengelolanya. Upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan dapat dilakukan melalui perbaikan pengelolaan proses produksi dan pasca panen perikanan tangkap maupun budidaya, penerapan teknologi yang tepat, memperbaiki keadaan lingkungan, serta sangat penting untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan sumber daya manusianya.

1.2 Tujuan

Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui potensi kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara, permasalahan yang terjadi di daerah pesisir Sumatera Utara serta strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di daerah pesisir Sumatera Utara.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1       Pengertian Sosiologi

Istilah sosiologi pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf asal Perancis bernama Auguste Comte dalam bukunya Cours de la Philosovie Positive. Orang yang dikenal dengan bapak sosilogi tersebut menyebut sosiolog adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Kata sosiologi sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu 'socius' yang berarti teman atau kawan dan 'logos' yang berarti ilmu pengetahuan. Merujuk pada arti dua kata tersebut, maka sosiologi berarti ilmu tentang teman. Dalam arti yang lebih luas, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan sosiologi, berikut ini pengertian sosiologi menurut pendapat para ahli dari sudut pandang masing-masing.

1. Auguste Comte

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya.

2. Emile Durkheim

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu, serta mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan.

3. Max Weber

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain.

4. P.J. Bouman

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan-hubungan sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta sifat dan perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga dan ide-ide sosial.

5. Pitirim A. Sorokin

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai:

·       Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi, gerak masyarakat dan politik, dan sebagainya.

·       Hubungan dan saling pengaruh antara gejala-gejala sosial dan gejala-gejala nonsosial, misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya.

·       Ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial.

6. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi

Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.

7. Kingsley Davis

Sosiologi adalah suatu studi yang mengkaji bagaimana masyarakat mencapai kesatuannya, kelangsungannya, dan caracara masyarakat itu berubah.

2.2 Perkembangan Tokoh Sosiologi

Tokoh-tokoh yang mempengaruhi perkembangan sosiologi

1. Ibnu Khaldun (1332-1406)

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia, Afrika Utara, 27 Mei 1332 (Faghirazadeh, 1982). Ia kahir dari keluarga terpelajar, dimasukkan ke sekolah Al-Quran, kemudian mempelajari matematika dan sejarah. Adapun pendapat Khaldun tentang watak-watak masayarakat manusia dijadikannya sebagai landasan konsepsinya bahwa kebudayaan dalam berbagai bangsa berkembang melalui empat mazhab yaitu fase primitif atau nomaden, fase urbanisasi, fase kemewahan, dan fase kemunduran yang mengantarkan kehancuran. Kemudian keempat perkembangan ini oleh Khaldun sering disebut dengan fase pembangun, pemberi gambar gembira, penurut, dan penghancur.

2. Auguste Comte (1789-1857)

Auguste Comte lahir di Mountpelier Perancis, 19 Januari 1798. Ia merupakan bapak sosiologi, orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi (sociusdanlogos). Dia mempunyai anggapan bahwa sosiologi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu social statistic (statika sosial atau struktur sosial yang ada) dansocial dynamic (dinamika sosial atau perubahan sosial).

Dalam teorinya tentang dunia, Comte menyatakan bahwa kekacauan intelektual menyebabkan kekacauan sosial. Hasilkarya Comte yang terutama adalah :

1. The Scientific Labors Necerssary for Reorganization of Society (1822);

2. The Positive Philosophy (6 jilid 1830-1840);

3. Subjective Synthesis (1820-1903).

3. Karl Marx (1818-1883)

Karl Marx lahir di Trier, Prusia, 5 Mei 1818. Ia adalah seorang ahli filsafat sejarah Jerman. Marx hidup selama abad ke-19, yaitu saat kapitalisme merajai wilayah Eropa dan Amerika.

Marx yakin bahwa setiap manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial. Mereka perlu bekerja bersama untuk menghasilkan segala sesuatu yang mereka perlukan untuk hidup. Melalui perjalanan sejarah, proses alamiah ini dihancurkan, dan mencapai titik puncaknya dalam kapitalisme.

Menurut Marx, kapitalisme di dalamnya memiliki penyebab-penyebab kerusakannya. Marx juga percaya bahwa sifat dasar pekerja industri juga memberi kontribusi bagi kejatuhan kapitalisme. Marx yakin bahwa tragedi kapitalisme terjadi dengan cara bahwa suatu sistem mentransformasikan kerja dari sesuatu yang bermakna menjadi sesuatu yang tidak bermakna.

4. Emile Durkheim (1858-1917)

Emile Durkheim lahir di Epinal, Perancis 15 April. Dia adalah seorang sosiolog teoritis dan praktisi pendidikan. Menurutnya, sosiologi meneliti lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses-proses sosial. Durkheim melihat bahwa setiap masyarakat manusia memerlukan solidaritas.

Durkheim menyimpulkan bahwa masyarakat dan agama adalah satu dan sama. Dalam masalah sosiologi, ia mengklasifikasikan pembagian sosiologi atas tujuh kelompok, yaitu Sosiologi umum yang mencakup kepribadian individu dan kelompok manusia, Sosiologi agama, Sosiologi hukum dan moral yang mencakup organisasi politik, organisasi social, perkawinan dan keluarga, Sosiologitentang kejahatan, Sosiologi ekonomi yang mencakup ukuran-ukuran penelitian dan kelompok kerja, Demografi yang mencakup masyarakat pedesaan dan perkotaan, Sosiologi estetika.

Hasil karyanya yang terkemuka diantaranya The Social Division of Labor (1893), The Rules of Sociological Method (1895), The Elementary Forms of Religious (1912).

2.3 Teori Sosiologi Ekonomi

Sosiologi berasal dari bahasa yunani yaitu kata socius dan logos, di mana socius memiliki arti kawan / teman dan logos berarti kata atau berbicara. Menurut Bapak Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Menurut ahli sosiologi lain yakni Emile Durkheim, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu.

Objek dari sosiologi adalah masyarakat dalam berhubungan dan juga proses yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Tujuan dari ilmu sosiologi adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Pokok bahasan dari ilmu sosiologi adalah seperti kenyataan atau fakta sosial, tindakan sosial, khayalan sosiologis serta pengungkapan realitas sosial.

Tokoh utama dalam sosiologi adalah Auguste Comte (1798-1857) berasal dari perancis yang merupakan manusia pertama yang memperkenalkan istilah sosiologi kepada masyarakat luas. Auguste Comte disebut sebagai Bapak Sosiologi di dunia internasional. Di Indonesia juga memiliki tokoh utama dalam ilmu sosiologi yang disebut sebagai Bapak Sosiologi Indonesia yaitu Selo Soemardjan / Selo Sumarjan / Selo Sumardjan.

BAB III

ANALISIS

3.1 Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara

Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara.

Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

3.2 Letak Geografis Provinsi Sumatera Utara

Letak Wilayah Provinsi Sumatera Utara secara geografis berada pada posisi 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan Nangroe Aceh Darusalam di sebelah Utara, Provinsi Riau dan Sumatera Barat di sebelah Selatan, Samudra Hindia di sebelah Barat dan Selat Malaka di sebelah Timur. Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 72.981,23 km2.

Provinsi Sumatera Utara memiliki sebanyak 419 pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari sebanyak 237 pulau yang telah memiliki nama dan sebanyak 182 pulau yang belumn memiliki nama. Adapun jumlah sungai yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 229 sungai dengan panjang 549,56 km.

3.3 Kondisi Sosial Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Administrasi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada bulan Juni 2010 terdiri atas 25 Kabupaten dan 8 Kota. Selanjutnya Kabupaten/Kota tersebut terdiri atas 417 kecamatan. Pada administrasi yang paling bawah, kecamatan terdiri atas kelurahan untuk daerah perkotaan (rural) dan desa untuk daerah pedesaan (rural). Secara keseluruhan Provinsi Sumatera Utara mempunyai 5.744 desa/kelurahan. Jumlah PNS daerah (otonomi di Sumatera Utara pada keadaan Januari 2010 ada sebanyak 219.537 orang.

Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara sebesar 13.103.596 jiwa dengan kepadatan penduduk 183 jiwa per kilometer persegi yang terdiri dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6.544.092 jiwa dan perempuan sebanyak 6.559.504 jiwa. Jumlah partisipasi sekolah di Provinsi Sumatera Utara mulai dai Tingkat TK sampai dengan Perguruan tinggi pada tahun ajaran 2010/2011 adalah sebanyak 4.586.795 atau 35,33 % dari jumlah penduduk.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun 2010 sebesar Rp. 275,70 triliun. Sektor industri masih sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai 22,96%. Selanjutnya diikuti oleh sektor pertanian (22,92%) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (19,00%). Sementara Itu sektor-sektor lainnya memberikan kontribusi sebesar 35,15% terhadap perekonomian Sumatera Utara. Secara keseluruhan perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2010 tumbuh sekitar 6,35%, meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan kawasan andalan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

Sumber: PP No. 26 Tahun 2008

Di samping kawasan andalan terdapat kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi baik di bidang ekonomi dan sosial budaya maupun lingkungan.

Kawasan strategis provinsi berfungsi:

(1) untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;

(2) sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi; dan

(3) sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

3.4 Kondisi Perairan dan Ekonomi Perairan Beberapa Kabupaten di Sumatera Utara

3.4.1 Kondisi Perairan dan Ekonomi Perairan Kabupaten Nias

Kisaran suhu perairan di sekitar KKLD Kabupaten Nias berkisar 290C - 300C, salinitas berkisar antara 33-34 ppt, dan pH berkisar 7,8 - 8,1 dengan rerata 8,0 serta kecepatan arus relatif lemah sekitar 25 cm/detik.

Luas hutan mangrove di Kabupaten Nias sekitar 3.700 Ha yang perkiraan dalam kondisi baik 420 Ha dan rusak 3.280 Ha. Luas tutupan mangrove ini didukung oleh keberadaan beberapa sungai di Kecamatan Lahewa., dengan sungai yang tergolong besar adalah Sungai Lafau dengan panjang 11 km yang bermuara di Desa Moawo.

Hasil studi kajian penetapan site COREMAP II, menyatakan bahwa luas terumbu karang di Kabupaten Nias adalah 2.204 Ha yang tersebar di empat kecamatan yaitu Kecamatan Lahewa 1.250 Ha, Kecamatan Tuhemberua 156 Ha, Kecamatan Afulu 617 Ha dan Kecamatan Sirombu 217 Ha.

3.4.2 Kondisi Perairan dan Ekonomi Perairan Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecepatan arus laut di perairan Kabupaten Tapanuli Tengah berkisar antara 3,1 mil/hari sampai dengan 36 mil/hari.

Luas keseluruhan hutan mangrove Kabupaten Tapanuli Tengah mencapai 1.800 ha, dari keseluruhan luasan tersebut yang masih dalam kondisi baik sekitar 1.579 ha sedangkan sisanya sekitar 230 ha telah mengalami kerusakan. Vegetasi mangrove didominasi oleh Rhizopora mucronata.

Terumbu karang yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain fringing reef, patch reef dan shoal yang luasannya mencapai sekitar 25,3572 km2. Berdasarkan hasil pengamatan, tutupan karang hidup antara 0,00%-79,70%, dengan rerata persentae tutupan karang hidup 26,98%. Sementara itu, Neopomacentrus cynamos merupakan jenis ikan karang yang memiliki kelimpahan yang tertinggi dibandingkan dengan ikan karang jenis lainnya, yaitu sebesar 4.571 ind/ha. Kelimpahan beberapa jenis ikan ekonomis penting lainya yaitu ikan kakap 813 ind/ha, ikan kerapu 165 ind/ha, ikan ekor kuning 936 ind/ha, dan ikan kepe-kepe yang merupakan ikan indikator untuk menilai kesehatan terumbu karang memiliki kelimpahan sebesar 330 ind/ha.

3.4.3 Kondisi Perairan dan Ekonomi Perairan Kabupaten Serdang Bedagai

Kondisi pasang surut di perairan Kabupaten Serdang Bedagai termasuk pasang surut campuran, cenderung bersifat harian ganda (mixed prevailing semi diurnal) dengan 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam sehari dengan amplitudo dan periode pasang surut yang berbeda setiap hari. Tinggi pasang maksimum adalah 3 m dengan surut terendah 0,5 m. Suhu perairan berkisar antara 27-300C dengan kecerahan perairan rata-rata 2,8 m. Kecepatan arus berkisar antara 1-3 knot dengan arah arus dari Barat Daya, Timur Laut dan Tenggara.

Vegetasi darat dan pantai yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai umumnya didominasi oleh pohon kelapa (Cocus nucifera), semak dan mangrove. Pohon kelapa banyak dibudidayakan oleh masyarakat, sementara hutan mangrove dapat ditemui mulai dari pantai timur bagian selatan. Beberapa jenis mangrove yang umum dijumpai di Kabupaten Serdang Bedagai adalah bakau (Rhizophora spp), api-api (Avicennia spp), tanjung (Bruguiera spp), tengar (Ceriops spp) dan Nipah (Nypa fructicans). Ekosistem mangrove di Kabupaten Serdang Bedagai merupakan ekosistem yang kompleks dimana banyak organisme laut dan darat yang berasosiasi intensif dengan ekosistem ini, seperti jenis reptil biawak dan ular, ikan, burung, dan crustacea.

Jenis-jenis karang yang ditemukan di sekitar Pulau Berhala termasuk ke dalam jenis karang keras (hard coral) seperti massive coral dengan penutupan 53%, acropora tabulate 24%, acropora digitata 15%, dan coral branching 7%. Ekosistem Karang di perairan sekitar Pulau Berhala merupakan ekosistem yang kompleks dimana banyak organisme laut yang berasosiasi intensif dengan ekosistem utama pulau ini, seperti penyu hijau (Chelonia mydas) biasanya bertelur pada bulan Mei dan Juni setiap tahunnya di pantai Pulau Berhala. Kehadiran penyu-penyu tersebut menjadi harapan tersendiri bagi kegiatan konservasi dan pengembangbiakan penyu sebagai salah satu fauna yang dilindungi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai telah mengeluarkan Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pulau Berhala sebagai kawasan wisata bahari berwawasan lingkungan (Eco Mmarine Tourism).

Beberapa ikan karang konsumsi yang dijumpai adalah jenis ikan kerapu (Chomileptes altivelis, Ephinephelus fuscoguttatus), ikan kakap (Baroci) (Lutjanus decussatus), ikan baronang (Siganus coralinus, S. dolainus), ikan ekor kuning (Caesio kuning), ikan tanda-tanda (Lutjanus Fulvilamma), ikan pari bintik biru (Halichoeris centriquadrus), ikan gitaran (Rhynchobatus djiddesis), ikan pari (Rhinotera javanica), dan beberapa jenis ikan hias.

3.5 Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Potensi Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara terdiri dari Potensi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, dimana Potensi Perikanan Tangkap terdiri Potensi Selat Malaka sebesar 276.030 ton/tahun dan Potensi di Samudera Hindia sebesar 1.076.960 ton/tahun. Sedangkan Produksi Perikanan Budidaya terdiri Budidaya tambak 20.000 Ha dan Budidaya Laut 100.000 Ha, Budidaya air tawar 81.372,84 Ha dan perairan umum 155.797 Ha, kawasan Pesisir Sumatera Utara mempunyai Panjang Pantai 1300 Km yang terdiri dari Panjang Pantai Timur 545 km, Panjang Pantai Barat 375 Km dan Kepulauan Nias dan Pulau-Pulau Baru Sepanjang 350 Km.

Sedangkan wilayah pengembangan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 3 wilayah pengembangan yang terdiri dari:

1.    Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara

Terdiri dari 12 kabupaten/kota yang berada di wilayah Pantai Barat yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dimana Potensi Pengembangan pada wilayah ini adalah penangkapan ikan, pengolahan ikan. Budidaya Laut yang terdiri dari Rumput Laut, Kerapu dan kakap, Budidaya tawar yang terdiri dari mas, nila, Lele, Patin, Gurame, Tawes dan Nilam. Budidaya Tambak yang terdiri dari Udang Vaname, Udang Windu, Kerapu, Kakap, Bandeng.

2.     Wilayah Dataran Tinggi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota yang termasuk pada wilayah dataran tinggi Sumatera Utara adalah Wilayah yang berada di wilayah tengah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 10 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Pakpak Bharat. Sedangkan Potensi Pengembangan pada wilayah ini terdiri dari penangkapan ikan di perairan umum, pengolahan ikan. budidaya air tawar yaitu Nila, Mas, Lele, Patin dan Gurame.

3.    Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara

   Terdapat 11 Kabupaten/Kota yang termasuk pada wilayah Pantai Timur Sumatera Utara yang terdiri dari Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, kabupaten Labuhan batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Batubara, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Dimana potensi pengembangan di wilayah Timur Sumatera Utara adalah penangkapan ikan, pengolahan ikan. Budidaya Laut yang terdiri dari kerapu, kakap, dan kerang hijau, Budidaya Tawar yaitu Mas, Nila, Lele, Patin, Gurame, Grass carp, Lobster air tawar, Bawal tawar dan Ikan hias, Budidaya Tambak yaitu Rumput Laut, Udang Vaname, Udang Windu, Kerapu, Kakap, Bandeng, sedangkan Budidaya perairan umum yaitu Mas, Nila dll.

3.6 Permasalahan yang Terjadi di Daerah Pesisir Sumatera Utara

Wilayah pesisir merupakan suatu himpunan dari komponen hayati dan nirhayati. Komponen hayati dan nirhayati secara fungsional berhubungan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk suatu sistem. Apabila terjadi perubahan pada salah satu dari kedua komponen tersebut dapat mempengaruhi keseluruhan sistem yang ada baik dalam struktur fungsional maupun dalam keseimbangannya. Kelangsungan fungsi wilayah pesisir sangat menentukan kelestarian sumberdaya hayati sebagai komponen utama dalam sistem di wilayah pesisir.

Dari berbagai teori yang menerangkan tentang profesi nelayan tetap menjadi pilihan terakhir masyarakat pesisir. Salah satunya adalah, disebutkan bahwa profesi nelayan tetap menjadi pilihan terakhir dikarenakan tidak adanya peluang kerja di daratan (push factor theory).Selain itu, ada juga teori yang mengatakan bahwa profesi nelayan diminati karena menarik dan relatif menguntungkan (pull factor theory). Namun teori yang kedua ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat nelayan Indonesia yang tetap miskin. Selain kedua teori tersebu, dipilihnya profesi nelayan dikarenakan bersifat given, dimana profesi nelayan menjadi the way of live yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, banyak hal yang menyebabkan kenapa profesi nelayan menjadi pilihan terakhir. Namun yang pasti, profesi nelayan dari generasi ke generasi hanya mewariskan kemiskinan yang semakin akut karena kompleksnya permasalahan.

Selain itu, kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian (uncertainly) dalam menjalankan usahanya. Kondisi inilah yang mengakibatkan nelayan dijauhi oleh institusi-institusi perbankan dan perusahaan asuransi,seperti sulitnya masyarakat nelayan mendapatkan akses pinjaman modal, baik untuk modal kerja maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

Ditengah kesusahan itulah, masyarakat nelayan menggantungkan hidupnya pada institusi yang mampu menjamin keberlangsungan hidup keluarganya. Jaminan sosial dalam suatu masyarakat merupakan implementasi dari bentuk bentuk perlindungan, baik yang diselenggarakan oleh negara, maupun institusi-institusi sosial yang ada pada masyarakat terhadap individu dari resiko-resiko tertentu dalam hidupnya.

Selama ini, tidak adanya alternatif institusi di wilayah pesisir dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat nelayan menyebabkan mereka beberapa kali harus jatuh pada pola atau institusi patron-klien yang menurut para peneliti (perpektif etic) sering bersifat asimetris. Dalam hubungan ini, klien kerap dihadapkan pada sejumlah masalah seperti pelunasan kredit yang tidak pernah berakhir yang sebenarnya inilah jebakan patron demi melanggengkan usahanya. Namun berdasarkan pandangan nelayan (perspektif emic), kuatnya pola patron-klien di masyarakat nelayan disebabkan oleh kegiatan perikanan yang penuh resiko dan ketidakpastian sehingga tidak ada pilihan lagi bagi mereka selain bergantung pada pemilik modal (patron).

Terdapat beberapa keadaan yang berlaku umum terhadap nelayan di Sumatera Utara dan sudah menjadi rahasia umum tentang hal yang terjadi di masyarakat nelayan bahwasanya telah terjadi beberapa hal yang cukup menjadi alasan kenapa begitu susahnya melakukan program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat pesisir yang sebagian besarnya berprofesi sebagai nelayan. Diantaranya adalah:

a. Pendidikan yang bisa dikatakan masih sangat rendah. Jika di rata – ratakan untuk setiap nelayan di Sumatera Utara adalah hanya lulusan Sekolah Dasar ( SD ). Ini yang disayangkan dari kehidupan para nelayan yang pada dasarnya memang diwajibkan untuk memiliki keahlian yang tinggi dan pendidikan yang menunjang guna membangkitkan perekonomian bangsa dari perikanan dan kelautan, karena seperti yang kita ketahui negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah laut. Maka faktor pendidikan dan keahlian khusus harus diterapkan untuk para nelayan khususnya calon – calon nelayan sejak dini.

b. Kurangnya teknologi baik dari penangkapan, budidaya, pengolahan dan lainnya. Hanya beberapa nelayan yang memang sudah menerapkan teknologi modern dan kebanyakan adalah nelayan tradisional. Ini mengakibatkan kurangnya hasil produksi perikanan di Indonesia khusunya Sumatera Utara yang ujung – ujungnya rendahnya perekonomian nelayan di Sumatera Utara. Dan dari data yang diperoleh hanya 35% sumber daya perikanan yang sudah dimanfaatkan secara optimal di saerah Sumatera Utara baik perairan darat ataupun laut. Ini bahkan masih kurang dari setengahnya, dan jika ini dimanfaatkan secara baik maka Sumatera Utara akan bias menjadi salah satu provinsi dengan penghasilan perikanan yang paling baik disbanding provinsi lain di Indonesia, selain itu bias juga dijadikan sumber devisa Negara untuk di ekspor ke Negara – Negara Eropa, Jepang ataupun Amerika Serikat.

c. Kebiasaan para nelayan apabila kembali dari laut dan memperoleh hasil yang melimpah sehingga memperoleh uang yang relatif cukup besar, akan enggan untuk bersegera kembali melaut setelah masa istirahatnya berakhir. Mereka cenderung akan menghabiskan dahulu penghasilan yang mereka peroleh dengan bersantai-santai bersama teman dan bersama nelayan-nelayan lain yang tidak sedang melaut. Setelah akhirnya uang yang mereka miliki habis, bahkan ada yang sampai sanggup untuk berhutang untuk memenuhi kebutuhan sirinya dan keluarganya, barulah mereka kembali bekerja untuk mencari ikan dan benda-benda laut lainnya di lautan.

d. Faktor cuaca yang sering tidak berpihak pada nelayan. Saat ini dengan kondisi alam yang katanya tidak menentu lagi (konon disebabkan “global warming” atau pemanasan global), keadaan cuaca menjadi musuh nelayan. Ketika nelayan hendak pergi ke laut tiba-tiba angin berhembus begitu kencangnya sehingga menyebabkan ketinggian ombak meningkat dan menyebabkan nelayan urung untuk pergi ke laut. Begitu juga jika memasuki musim hujan, bila hujan turun disertai petir dan angin maka sudah bisa dipastikan nelayan tidak akan berani pergi melaut. Saat pasang besar juga menjadi masalah tersendiri bagi nelayan, gelombang-gelombang tinggi akan mengancam nyawa nelayan sehingga menghambat niat nelayan untuk pergi mencari nafkah. Hal yang berhubungan dengan cuaca ini jika dihitung jumlahnya dalam setahuh ternyata cukup banyak sehingga akhirnya mereka tidak pergi ke laut.

e. Waktu luang yang tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ketika tidak sedang pergi ke laut nelayan cenderung menghabiskan waktunya di kedai-kedai minuman berbaur dengan teman dan sesama nelayan. Sangat sedikit jumlahnya yang mau menfaatkan waktu luang mereka untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif untuk menambah penghasilan mereka. Padahal kalau mereka mau berfikir sedikit saja, akan banyak sekali kegiatan yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan atau menambah penghasilan mereka disamping usaha pokoknya sebagai nelayan.

3.7 Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2013 – 2018. Adapun Strategi dan dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

· Meningkatkan produksi perikanan tangkap

· Meningkatkan produksi perikanan budidaya

· Meningkatkan jumlah pembudidaya ikan yang menerapkan Cara

Berbudidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) :

· Meningkatkan volume ekspor hasil perikanan

· Meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan

· Meningkatkan jumlah konsumsi ikan masrakata

· Meningkatkan pendapatan nelayan

· Meningkatkan jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) yang memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

· Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

· Mengurangi kegiatan Illegal Fishing (penangkapan ikan tanpa dokumen pendukung)

3.8 Kondisi Umum

Pada tahun 1990 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di propinsi ini berjumlah 7.431.691 orang (72,49 persen). Dari jumlah tersebut yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 4.227.146 orang dan angkatan kerja yang bekerja berjumlah 4.127.687 orang. Dari seluruh angkatan kerja yang bekerja terse-but, sebagian besar terserap di sektor pertanian (61,0 persen). Sisanya terserap di berbagai sektor lain, yaitu sektor industri (10,47 persen) dan jasa (28,53 persen).

Propinsi Sumatera Utara memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dalam bentuk adat istiadat, tradisi, kesenian, dan bahasa. Masyarakat Sumatera Utara terdiri atas berbagai suku, antara lain Melayu, Nias, Batak Toba, Pakpak, Karo, Simalungun, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan (Sipirok, Angkola, Padang Bolak, Mandailing), dan para pendatang yang telah lama menetap, seperti Jawa dan Minang, yang masing-masing memiliki kebudayaan dan adat istiadatnya sendiri. Penduduk propinsi ini sebagian besar beragama Islam (62,2 persen), dan selebihnya beragama Kristen (33,5 persen), Hindu (1,4 persen), serta lainnya (2,9 persen).

Secara administratif, Daerah Tingkat I Sumatera Utara terdiri atas 11 kabupaten daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Nias, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Labuhan Batu, Asahan, Simalungun, Dairi, Karo, Deli Serdang dan Langkat, dan enam kotamadya daerah tingkat IT, yaitu Kotamadya Medan sebagai ibukota propinsi, Tanjung Balai, Sibolga, Pematang Siantar, Tebing Tinggi dan Binjai. Dalam wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Utara terdapat tiga kota administratif, yaitu Kota Administratif Kisaran, Padang Sidempuan, dan Rantau Prapat, 243 wilayah kecamatan, serta 5.292 desa dan kelurahan.

3.9 Iklim

Daerah ini beriklim tropis. Pada bulan Mei hingga September, curah hujan ringan. Sedangkan Oktober hingga April, curah hujan relatif lebat akibat intensitas udara yang lembap.

3.10 Kondisi Masyarakat

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk Sumatera Utara berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara telah meningkat menjadi 12,98 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km². Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 1,10 persen.

Kadar Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya tidak tetap. Pada tahun 2000 TPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2001 naik menjadi 57,70 persen, tahun 2002 naik lagi menjadi 69,45 persen.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pada dasarnya, system yang berjalan di Sumatera Utara cukup baik, baik itu dalam hal pengelolaan sumberdaya perairan laut maupun perairan darat. Namun, banyaknya faktor yang menyebabkan tertahannya kinerja sistematika yang berjalan. Dengan berbagai potensi yang dimiliki,Sumatera Utara (Sumut) adalah salah satu kekuatan perikanan di Tanah Air yang tak boleh diremehkan. Hal itu ak lepas dari letak geografisnya yang diapit lautan yaitu pantai timur (Selat Malaka) dan pantai barat (Samudera Hindia). Di lautan potensi perikanan tangkap dan budi daya pantai/tambak air payau-nya cukup besar. Sedangkan untuk serapan tenaga kerja, sektor perikanan Sumut menyerap 145.878 orang, 132.378 orang bergerak di penangkapan serta budi daya dan 13.500 orang lainnya bergerak di pengolahan. Secara umum mereka berlokasi di Belawan, Tanjung Balai, Sibolga, Langkat, dan kawasan perairan Danau Toba.

3.2 Saran

Pemerintah sangat berperan penting bagi pengembangan pada sector-sektor perikanan ataupun pesisir, perlu ditingkatkan lagi strata social bagi para nelayan pesisir, peningkatan taraf sumberdaya manusia. Meningkatkan pengembangan budidaya maupun perikanan tangkap yang ada di sumatera utara dengan cara penyuluhan bagi para rakyat sumatera utara terutama di daerah pesisir. Serta pemanfaatan hasil perikanan secara maksimal, dan meningkatkan teknologi baik untuk penangkapan maupun pengolahannya.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.sumutprov.go.id/tentang-provsu/sejarah

(Diakses pada 8 Maret 2015 pukul 07:00)

http://www.dephut.go.id/uploads/files/0610cf3073d4cec8f4d7630b99ee27b8.pdf

(Diakses pada 8 Maret 2015 pukul 07:03)

http://www.sumutprov.go.id/untuk-dunia-usaha/potensi-pengembangan-wilayah

(Diakses pada 8 Maret 2015 pukul 07:05)

http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/29

(Diakses pada 8 Maret 2015 pukul 07:08)

http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/31

(Diakses pada 8 Maret 2015 pukul 07:12)

http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/42